1 | SURAT PERMOHONAN BERMATERAI Rp. 10000 |
2 | SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN BAHWA STATUS PERUSAHAAN SEBAGAI USAHA MANDIRI ATAU BAGIAN DARI KELOMPOK (GROUP) BELUM MEGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS YANG DI ATUR DALAM PERMENTAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN |
3 | UKL-UPL BESERTA IZIN LINGKUNGAN |
4 | PAKTA INTEGRITAS |
5 | RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KEBUN DAN UNIT PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN TERMASUK RENCANA FASILITAS PEMBANGUNAN KEBUN UNTUK MASYARAKAT SEKITAR |
6 | SURAT PERNYATAAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA, PRASARANA DAN SISTEM UNTUK MELAKUKAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) |
7 | SURAT PERNYATAAN MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA, PRASARANA DAN SISTEM UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN |
8 | SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR YANG DILENGKAPI DENGAN RENCANA KERJA DAN RENCANA PEMBIAYAAN |
9 | SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN KEMITRAAN DENGAN PERKEBUNAN, KARYAWAN DAN / ATAU MASYARAKAT SEKITAR PERKEBUNAN |
10 | REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KABUPATEN / KOTA DARI BUPATI |
11 | PROFIL PERUSAHAAN MELIPUTI AKTE PENDIRIAN DAN PERUBAHAN TERAKHIR YANG TELAH TERDAFTAR DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM, SUSUNAN PENGURUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN |
12 | SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN |
13 | SK HGU UNTUK KEBUN DI BAWAH BUMN |
14 | PERTIMBANGAN TEKNIS KETERSEDIAAN LAHAN DARI DINAS YANG MEMBIDANGI KEHUTANAN, APABILA AREAL YANG DIMINTA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN |